Kenaikan BBM per tanggal 1 April 2012.

Patton dan Savicky membuat siklus proses kebijakan sebagai berikut:

1.      Mendefinisikan masalah (define the problem)

Alasan pemerintah menaikan harga BBM biasanya terjadi akibat krisis ekonomi dan politik yang terjadi di negara-negara penghasil minyak, mengakibatkan melambungkan harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) kemudian berimbas kepada APBN. Kenaikan harga BBM merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan APBN yang banyak dihabiskan oleh subsidi. Naiknya harga minyak dunia memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap harga minyak di dalam negeri. Yaitu harga minyak dunia yang terlalu tinggi, yang sekarang saja berada di harga US$ 107 per barel sehingga membuat subsidi BBM membengkak dan memberatkan keuangan negara.

2.      Menentukan kriteria evaluasi (determine evaluation criteria), adapun indikator dalam pencarian nilai atau value dapat dicerminkan dari beberapa hal di bawah ini:

a.      Efektivitas

Harga BBM dinaikkan pada tanggal 1 April 2012 sebesar Rp 6.000,00 per liternya.

b.       Efisiensi

Dengan dinaikkannya harga BBM, maka beban subsidi APBN akan berkurang.

c.       Adequacy/ketepatan dalam menjawab masalah

Kenaikan BBM akan menyebabkan harga sembako naik, biaya produksi pun akan bertambah, sehingga akan memberatkan masyarakat kecil.

d.      Equity / pemerataan

Dengan dinaikkannya harga BBM, maka pemerintah akan mengeluarkan dana kompensasi pengurangan subsidi BBM berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, yang diperuntukkan bagi  masyarakat miskin.

e.       Responsiveness

Dengan adanya BLSM sebagai pengganti kompensasi pengurangan subsidi BBM dimaksudkan agar rumah tangga sasaran tidak merasakan dampak kenaikan BBM tersebut.

f.        Appropriateness/ketepatgunaan

Dikhawatirkan pemberian BLSM tersebut tidak sesuai dan tidak tepat sasaran.

3.      Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan alternatif (identify alternative policies)

Kebijakan alternatif selaian menaikkan BBM dan pemberian BLSM, yaitu :

a.      Harga BBM tidak dinaikkan, namun yang perlu dinaikkan adalah pajak mobil pribadi, karena pengguna mobil merupakan salah satu konsumen yang menggunakan BBM yang bersubsidi, dengan adanya penaikkan pajak kendaraan dimaksud dapat menekan pengunaan mobil pribadi.

b.      Dana BLSM yang sebesar Rp 25,6 Trilyun digunakan untuk membangun infrastruktur di daerah-daerah rawan miskin, di daerah perbatasan, pembangunan pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

4.      Mengevaluasi kebijakan-kebijakan alternatif (evaluate alternative policies)

a.      Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak mentah dunia, namun mengapa kita masih perlu mengimpor minyak? Hal ini dikarenakan daya konsumsi BBM yang sangat tinggi. Penyebabnya adalah penggunaan kendaraan pribadi yang terlalu banyak, apabila pajak kendaraan mobil pribadi dinaikkan, maka asumsinya adalah pembatasan penggunaan kendaraan pribadi.

b.      Dana sebesar Rp 25,6 Trilyun tersebut apabila digunakan pembangunan infrastruktur di daerah rawan kemiskinan dan di daerah perbatasan akan lebih layak diterapkan apabila pemerintah hanya memberikan BLSM dimana per Rumah Tangga Sasaran hanya mendapat Rp 150.000,00.

5.      Menyeleksi kebijakan-kebijakan pilihan (select preferred policy)

Prioritas pemerintah saat ini yang paling tepat adalah menaikkan pajak kendaraan pribadi terutama mobil, hal ini selain dapat menekan kepemilikan kendaraan, juga dapat menurunkan konsumsi BBM bersubsidi, serta dapat meningkatan pendapatan negara.

6.      Menerapkan kebijakan-kebijakan pilihan (implement the preferred policy)

Perlu kerja keras dalam menerapkan kebijakan di atas, dan juga perlu sinkronisasi antara pusat dan daerah, selain itu juga aparatur negara pun harus konsisten menjalankan kebijakan tersebut.

Dengan mengelola isu kenaikan harga BBM dan menyatakan sikap penolakan, pemerintah dipaksa DPR utk melakukan negosiasi dan deal-deal politik. Dalam hal isu ini, posisi tawar (bargaining position) pemerintah lebih rendah daripada DPR. Pemerintah terdesak kebutuhan anggaran dan tekanan masyarakat yang sengaja digawangi oleh DPR dengan berbagai macam dalih dan argumentasi penolakan rencana kenaikan BBM tersebut. Akibatnya, demonstrasi dan gejolak penolakan kenaikan harga BBM semakin kencang dan mulai menggangu stabilitas politik, ekonomi, keamanan. Pemerintah terpaksa pontang-panting menyelesaikan 2 (dua) masalah besar, yaitu: mengejar persetujuan DPR dan mengamankan gejolak rakyat.

Dalam hal ini, Pemerintah sangat serius mengamankan demonstrasi/aksi penolakan kenaikan harga BBM karena juga dapat dimanfaatkan pihak-pihak lain untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentu pihak lain tersebut yang paling ditakutkan pemerintah adalah penjatuhan kekuasaan SBY. Hal ini sangat mungkin karena reputasi dan kredibiltas perintahan SBY sudah sangat rendah di mata rakyat. SBY dimata publik sudah dinilai gagal dalam mewujudkan pemberantasan korupsi, mafia hukum, narkoba, keamanan dan gejolak sosial.