Studi Kebijakan Publik, bukan sekadar persoalan administratif

Studi Kebijakan Publik, bukan sekadar persoalan administratif, akademis semata tetapi lebih daripada itu merupakan suatu proses politik yang kompleks dan dinamis, sehingga menurut Grindle & Thomas (1991) dan Howlett dan Ramesh (1998), kebijakan publik adalah sebuah proses politik

Kebijakan publik adalah sebuah proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan dan sumber daya sehingga akhir dari proses politik tersebut adalah produk subyektif yang diciptakan oleh pilihan-pilihan sadar dari pelaku kebijakan. Sebagai proses politik, pembuatan kebijakan tidak pernah sepi dari perdebatan. Sebelum tahun 1980-an studi kebijakan dimaknai sebagai suatu proses politik yang linier yang terdiri dari berbagai tahapan proses pengambilan. Karena dalam kebijakan publik wilayah lingkungan kebijakan publik, diantaranya: stakeholders kebijakan, kebijakan publik. Dalam pembuatan kebijakan publik terjadi proses komunikasi antar elemen diantaranya adalah aktor, struktur, dan organisasi yang bersifat dialektif.

Perkembangan politik lokal yang terjadi pada masyarakat di daerah menciptakan iklim bagi perluasan partisipasi politik masyarakat lokal yang berdampak pada proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan publik. Kebijakan publik yang lahir akan terlihat apakah masyarakat lokal ikut dilibatkan atau tidak dan seberapa jauh pelibatan itu terjadi yang mampu mengadopsi aspirasi dan kebutuhan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Keseimbangan akan terjadi, jika proses pembuatan kebijakan publik mengikutsertakan kelompok kepentingan yang ada di tengah masyarakat lokal.

Kebijakan publik lahir dari dunia politik yang melibatkan proses yang komplet gagasan dapat datang dari berbagai sumber, seperti kepentingan para politisi, lembaga-lembaga pemerintah, kelompok-kelompok kepentingan, dan warganegara. Memahami kebijakan publik harus dipahami sebagai tujuan karena kebijakan publik adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan. Artinya, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

Sebagai contoh kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM didasarkan oleh pernyataan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa APBN negara terbebani berat oleh pemberian subsidi BBM. Solusi untuk mengatasi beban ini alternatifnya hanya satu, mengurangi subsidi BBM. Jika ini yang terjadi, maka kebijakan ini adalah menegasikan proses pelibatan masyarakat dalam penetapannya. Kebijakan kenaikan BBM dapat dijadikan contoh bagaimana pemerintah telah membuat kebijakan sepihak.